Penetapan Status Barang Milik Negara

Penggunaan Barang Milik Negara

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, salah satu nya dengan Penetapan Status.
1. Objek Penetapan Status BMN
    a. Tanah dan/atau bangunan
    b. BMN selain tanah dan/atau bangunan yaitu :
       - BMN yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang.
       - BMN dengan nilai perolehan di atas Rp.25.000.000 per unit / satuan
2. BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.25.000.000 per unit/satuan ditetapkan status penggunaanya oleh Pengguna Barang
3. Tata cara Penetapan Status Penggunaan BMN

Hibah Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014

Hibah merupakan salah satu cara perolehan barang milik negara, karena pentingnya hibah maka Mahkamah Agung membuat peraturan tersendiri.

Lampiran
Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014
PMK No 191 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Hibah

Sewa Rumah Negara

Memaksimalkan Penerimaaan Negara Bukan Pajak

Dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan keseragaman terhadap sewa rumah negara, agar adanya keseragaman perhitungan besarnya nilai sewa rumah negara dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara.

Lampiran
Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara

Standar Biaya Masukan (SBM) 2015

Standar Biaya Umum Tahun 2015

Tahun anggaran 2014 hampir selesai, tahun anggaran 2015 didepan mata. Bagi pengelola anggaran mengetahui standar biaya masukan (SBM) menjadi tahun 2015, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tahun 2014.

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 tahun 2014

Aturan Protokoler Dalam Tata Tempat Dalam Acara Resmi Pemerintahan

Tata Tempat Dalam Acara Resmi

Masalah ini kadang dipandang simple oleh penyelenggara acara, tapi akan menjadi hal yang sangat penting jika menyangkut suatu jabatan dan instansi tertentu. Undang-undang nomor 9 tahun 2010 tentang protokoler terutama Bab IV. Untuk pemerintahan provinsi atau kabupaten yang memperhatikan undang-undang tersebut tidak menjadi masalah, tapi bagi yang kurang detail akan hal itu akan menimbulkan masalah ketersinggungan bagi undangan yang tidak ditempatkan pada posisi semestinya..

Lampiran :
Undang-undang nomor 9 Tahun 2010

RKAKL 2014 Dan POK 2014

RKA-KL 2014 DAN POK 2014

Sekedar sharing..

Tahun anggaran baru telah dimulai, setelah SPM 2014, GPP 2014 kini telah diluncurkan 2 aplikasi baru update dari yang sebelumnya,

1. Instal dulu RKA-KL 2014,dimulai dari db --> aplikasi --> runtime (arahkan ke folder rkakl 2014) 

2. Restore adk DIPA 2014 yang diambil dari RKA-KL online

2. Lakukan perencanaan penarikan

3. Validasi

4. Instal aplikasi POK, arahkan ke folder RKA-KL 2014

selamat mencoba dan semoga sukses,