Antara Kinerja, Teknologi Dan Sanksi

Abstrak

Perkembangan teknologi semakin hari sangat pesat, dimana perkembangannya mengimbangi ekspektasi dari pengikut setianya. Secara langsung hal ini juga terjadi pada kehidupan birokrasi pemerintah, secara sadar yang kadang terpaksa harus diikuti oleh para birokrat jika tidak ingin tertinggal atau kalah bersaing dengan tenaga-tenaga baru. Dalam artian tidak harus seperti mahasiswa jurusan teknik informatika yang kurikulumnya dibuat mengikuti perkembangan teknologi termutakhir.

Penghargaan Terbaik 1 PTA SURABAYA Dari KPPN Surabaya II

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan salah satu satuan kerja (SATKER) mitra KPPN Surabaya II yang memberikan pelayanan sejak tanggal 1 Juli 2005 tersebut. Setelah tahun lalu  mendapatkan Piagam Penghargaan atas prestasi yang Pelaksanaan Rekonsiliasi Menggunakan Aplikasi E-Rekon LK Tahun Anggaran 2016 sebagai satuan kerja Terbaik Peringkat II. Pada tahun ini PTA Surabaya kembali mendapatkan Piagam Penghargaan dari KPPN atas keberhasilannya sebagai satuan kerja Terbaik Peringkat I kategori pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dan KPPN selaku BUN yang akurat dan tepat waktu Periode Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017”.

Pengumuman CPNS KEMENKUM HAM 2017

Pengumuman Seleksi Penerimaan Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017

Launching Sistim Informasi Absensi Pegawai Online

Pemungutan, Penyetoran Dan Hambatan Penerimaan Negara Pada Satuan Kerja Kepulauan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1]. APBN merupakan instrument bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka mebiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu unsur APBN adalah pendapatan dimana diperoleh dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. [2].  Dikarenakan kontribusi pajak yang sangat besar pada APBN jangan sampai potensi-potensi yang seharusnya bisa diambil jadi hilang. Pada tahun ini Penerimaan pajak realisasinya baru 42,3% dari target APBN-P 2013[3].