29.4.16

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016


Sebagai pengganti atas PMK nomor 15 tahun 2016, dimana perbedaan diantaranya ada pada kewenangan pengesahan dari DJA ke Kanwil untuk revisi administrasi pada DIPA. 

19.4.16

Pengelolaan Barang Milik Negara

PENGADMINISTRASIAN BARANG MILIK NEGARA


http://pta-kendari.go.id/j/images/penatausaaan-bmn-logo-gabung.jpg

Tahapan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi :
a.    Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

1.4.15

Standar Biaya Masukan(SBM) Tahun Anggaran 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 


TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 53/ PMK. 02/20 14 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 

TAHUN ANGGARAN 20 15

22.1.15

Undang-Undang Tentang Tata Cara Pengadaan,Penetapan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Rumah negara merupakan salah satu aset yang harus memerlukan pemeliharaan, baik secara fisik maupun secara administrasi, jangan sampai rusak apalagi hilang dari daftar aset.

Lampiran :
Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008




30.10.14

Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Undang-Undang No 43 Tahun 2007

Perpustakaan menjadi bagian penting dalam suatu instansi, disana tersimpan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa jika kita sempat berkunjung dan membaca koleksinya. Koleksi perpustakaan dewasa ini tidak hanya dalam bentuk buku/cetakan tetapi juga digital/e-book.

Lampiran
Undang-undang no 43 tahun 2007

28.10.14

Sewa Barang Milik Negara

Pengajuan Sewa Atas Barang Milik Negara

Penggunaan BMN dari suatu pengguna barang kepada pengguna barang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah contoh pengajuan penetapan sewa barang milik negara yang akan digunakan sebagai lahan parkir atau kantin pihak lain,
Adapun syarat pengajuannya dan pertimbangan permohonannya antara lain
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :
1.     Surat Permohonan Sewa Lahan Parkir dari Pemohon;
2.     Surat Pernyataan Penetapan Status Kepemilikan Tanah dari Kuasa Pengguna Barang;