Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA.2017

PMK RI Nomor 10/PMK.02/2017 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2017

Absensi Pegawai Online : Mudah, Murah dan Berdaya Guna

SIAP (Sistem Informasi Absensi Pegawai) Online adalah system aplikasi absensi pegawai (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis website (web based) yang memang secara khusus diperuntukkan untuk menampung data kehadiran pegawai di lingkungan satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016

Sebagai pengganti atas PMK nomor 15 tahun 2016, dimana perbedaan diantaranya ada pada kewenangan pengesahan dari DJA ke Kanwil untuk revisi administrasi pada DIPA. 

Pengelolaan Barang Milik Negara

PENGADMINISTRASIAN BARANG MILIK NEGARA

http://pta-kendari.go.id/j/images/penatausaaan-bmn-logo-gabung.jpg

Tahapan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi :

a.    Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara/daerah yang ada. (2) Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. (3) Standar barang dan standar kebutuhan ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Standar Biaya Masukan(SBM) Tahun Anggaran 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 57/PMK.02/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 53/ PMK. 02/20 14 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 

TAHUN ANGGARAN 20 15

Undang-Undang Tentang Tata Cara Pengadaan,Penetapan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

Rumah negara merupakan salah satu aset yang harus memerlukan pemeliharaan, baik secara fisik maupun secara administrasi, jangan sampai rusak apalagi hilang dari daftar aset.

Lampiran :

Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008