Peraturan Bagian/Urusan Kepegawaian

DAFTAR PERATURAN

BAGIAN/URUSAN KEPEGAWAIAN

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.08 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

398/Bua.2/Peng.01.2/VII/2011

398/Bua.2/Peng.01.2/VII/2011 tentang Penyetaraan Eselon Jabatan Struktural Kesekretariatan Pada Pengadilan Tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah RI nomor 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah RI nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2011

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung Dan Hakim.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran MENPAN Nomor 03 Tahun 2012

Surat Edaran MENPAN Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama tenaga honorer kategori II.

Surat Edaran MENPAN Nomor 05 Tahun 2010

Surat Edaran MENPAN Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Dilingkungan Instansi Pemerintah.

Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi,MENPAN RI nomor 7 tahun 2011,04/MEN/VII/2011,SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari Libur Nasioanl dan Cuti Bersama tahun 2012

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 DAN 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang perubahan pertama atas keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007

Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera

SEMA Nomor 05 Tahun 2011

SEMA Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Ketua Pengadilan

SEMA Nomor 06 Tahun 2011

SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non Palu

SEMA Nomor 13 Tahun 2009

SEMA Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai