Peraturan Bagian/Urusan Umum

DAFTAR PERATURAN

BAGIAN/URUSAN UMUM

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden pengganti Keppres 80 Tahun 2003 telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 6 Agustus 2010. Peraturan Presiden tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut pasal 136 Perpres 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Agustus 2010. Akan tetapi dalam ketentuan peralihannya diatur bahwa ULP (Unit Layanan Pengadaan) wajib dibentuk paling lambat pada tahun Anggaran 2014, selain itu adanya kewajiban melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Ketentuan  lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan. Sedangkan mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara lengkap dapat diunduh dibawah ini :

   1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

   2. Penjelasan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

   3. Lampiran I : Perencanaan

   4. Lampiran II : Barang

   5. Lampiran III : Pekerjaan Konstruksi

   6. Lampiran IV A : Jasa Konsultansi (Badan Usaha)

   7. Lampiran IV B : Jasa Konsultansi (Perorangan)

   8. Lampiran V : Jasa Lainnya

   9. Lampiran VI : Swakelola

Untuk Standar Dokumen Biding (SDB) bisa di download di website LKPP

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung Negara.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan,penetapan status,pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah Negara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan taruf atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994 tentang rumah Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005

Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan umtuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006

Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan umtuk kepentingan umum.

SEMA Nomor 03 Tahun 2010

SEMA Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerima Tamu.

SEMA Nomor 06 Tahun 2010

SEMA Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi keterbukaan Informasi Pada Kalangan Peradilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga

Surat Edaran S-1995/WKN.07/KNL.01/2012

SE Nomor 4 KN 2012 Tentang Penyampaian Petunjuk Penyelesaian Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi,Rehabilitasi, Atau Restorasi